Jurnalgolkar.com – Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Prof. Drs. H. Mohammad Hatta, M.Si., MBA., Ph.D., melanjutkan program Pendidikan Etika Politik melalui agenda Road to Campus di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok.
Kegiatan yang menjadi kampus ketiga dalam rangkaian program Dewan Etik Partai Golkar tersebut diisi dengan kuliah umum, pendidikan etika politik, dan bedah buku. Agenda ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai pentingnya etika, moral, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi generasi muda yang kelak berpeluang menjadi pemimpin maupun pejabat publik.
Acara dibuka oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Dr. Syamsurizal, S.E., M.Si. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus anggota Dewan Etik Partai Golkar, Dr. H. Agun Gunanjar Sudarsa, hadir sebagai narasumber pengantar.
Di hadapan ratusan mahasiswa, Prof. Mohammad Hatta menekankan bahwa etika tidak seharusnya baru dipelajari ketika seseorang menduduki jabatan publik. Sebaliknya, nilai-nilai etis perlu dibangun sejak masa pendidikan agar menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab di kemudian hari.
Pancasila sebagai Landasan Etika Pejabat Publik
Dalam pemaparannya, Prof. Hatta menjelaskan bahwa etika kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, menurutnya, menjadi pedoman moral untuk memastikan kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia juga mengacu pada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang memuat pedoman mengenai etika dalam kehidupan berbangsa, termasuk etika politik dan pemerintahan.
Ketetapan tersebut menegaskan pentingnya kesadaran etis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam konteks pejabat publik, etika diperlukan agar kekuasaan tidak semata-mata dipandang sebagai kewenangan, tetapi juga sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Prof. Hatta, yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, mengajak mahasiswa memahami bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari integritas, kejujuran, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
Lima Sila, Lima Pedoman Moral dalam Berpolitik
Prof. Hatta memaparkan bahwa setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai etika yang relevan bagi kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Sila pertama menegaskan tanggung jawab moral dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sila kedua menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip utama dalam memperlakukan sesama warga negara.
Sila ketiga mengajarkan pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Sila keempat menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Sementara sila kelima menjadi landasan bagi perilaku adil dan perlakuan yang setara terhadap seluruh warga negara.
Nilai-nilai tersebut, menurut pemaparan Prof. Hatta, perlu diterapkan dalam praktik politik, tata kelola organisasi, serta pelaksanaan kewenangan oleh pejabat publik.
Dengan demikian, etika politik tidak berhenti pada pemahaman konseptual di ruang kuliah. Etika harus tercermin dalam perilaku, keputusan, dan cara seseorang menggunakan kewenangan ketika menghadapi kepentingan masyarakat yang beragam.
Membangun Etika Sebelum Menduduki Jabatan
Melalui program Road to Campus, Prof. Hatta berharap mahasiswa dan generasi muda Indonesia memperoleh bekal etika sejak dini. Pendidikan tersebut dinilai penting agar calon pemimpin tidak harus memulai dari awal ketika kelak memasuki dunia politik, pemerintahan, maupun lembaga publik.
Menurutnya, budaya etika perlu dibangun secara berkelanjutan di berbagai organisasi dan lembaga politik. Pembentukan karakter, integritas, serta pemahaman mengenai batas kewenangan menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi penerus kepemimpinan nasional.
Pendidikan etika juga diharapkan membantu mahasiswa bersikap kritis terhadap praktik penggunaan kekuasaan. Mereka perlu memahami bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab untuk melayani masyarakat, bukan semata-mata memberikan kedudukan atau keuntungan bagi pemegang jabatan.
Gagasan Mahkamah Etik Nasional
Dalam bagian akhir pemaparannya, Prof. Hatta menyampaikan gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Etik Nasional. Ia berharap ke depan terdapat mekanisme pengawasan etika yang lebih terintegrasi untuk memperkuat perilaku etis para pejabat publik di berbagai lembaga negara.
Gagasan tersebut, sebagaimana disampaikan dalam kegiatan, diarahkan untuk membangun budaya etika yang konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pembentukan lembaga semacam itu tentu membutuhkan kajian mengenai dasar konstitusional, kewenangan, hubungan dengan lembaga pengawasan yang telah ada, serta mekanisme penegakan etik yang tepat.
Bagi Prof. Hatta, penguatan etika politik harus menjadi agenda bersama dan tidak terbatas pada satu partai politik. Setiap organisasi politik dan lembaga negara perlu menempatkan integritas serta tanggung jawab sebagai bagian penting dari tata kelola kelembagaan.
Melalui pendidikan etika politik di lingkungan perguruan tinggi, ia berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga karakter dan integritas untuk menjalankan tanggung jawab publik.
Kuliah umum dan bedah buku di PNJ tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang dialog antara dunia pendidikan dan kehidupan politik. Pesan utamanya jelas: kepemimpinan yang bertanggung jawab perlu dipersiapkan melalui pendidikan, keteladanan, dan penerapan nilai-nilai Pancasila sejak dini.***
